KONDISI DARURAT ANAK

Oleh : Maya Dewi, SP *

Hingga kini, Indonesia masih belum bisa memberikan ruang yang ramah bagi anak-anak. Buktinya beberapa waktu yang lalu Psikolog dan pemerhati masalah anak, Seto Mulyadi, menyatakan keprihatinannya bahwa masalah kekerasan terhadap anak semakin mengkhawatirkan dan membutuhkan rencana aksi nasional untuk memeranginya. "Bahkan kini kekerasan terhadap anak sudah banyak yang mengarah pada kekejaman terhadap anak," kata Seto Mulyadi di Jakarta, (Republika, Sabtu 3 Agustus 2013)

Hal itu diperkuat dengan ketetapan Komisi Nasional  Perlindungan Anak Indonesia (Komnas Anak)  yang menjadikan status tahun 2013 sebagai darurat nasional kejahatan seksual terhadap anak, karena jumlah kasus kejahatan seksual yang menimpa anak terus bertambah. Berdasarkan laporan pengaduan pada tahun 2010 tercatat 2046 laporan kasus kekerasan terhadap anak dimana  42 persennya adalah kasus kejahatan seksual.

 Kebobrokan negara yang berkepanjangan telah membentuk sebuah mimpi buruk bagi masa depan anak Indonesia. Menurut data BKKBN, dari sisi pendidikan saja, hingga tahun 2010 jumlah anak Indonesia yang terancam putus sekolah mencapai 13 juta (beritasore.com, 04/08/2010).

            Berdasarkan data dari kementerian sosial, pada tahun 2010 ada 5,4 juta anak terlantar di negeri ini (antaranews.com, 05/07/2011). Dan masih banyak lagi permasalahan yang membelenggu anak-anak Indonesia, jika tidak ditanggulangi secara tuntas, maka  kebobrokan ini akan semakin parah. Pada akhirnya, Indonesia jadi terpuruk karena tak mampu membentuk generasi penerus yang berkualitas.

Kesalahan Sistemik

            Sampai saat ini Indonesia belum ramah bagi anak-anak. Sistem kapitalisme yang diadopsi negara kita telah menciptakan kondisi buruk bagi perkembangan psikis dan fisik anak Indonesia.

 Dengan faham sekulerisme, sistem pendidikan gagal mewujudkan output yang handal. Bagaimana tidak, pendidikan agama yang berfungsi membentuk generasi taat pada Tuhannya dihadirkan terpisah dari mata pelajaran lain, itupun dengan waktu pertemuan yang sangat sedikit. Tak heran jika generasi yang dihasilkan adalah generasi pintar tapi tidak bermanfaat dan hanya gemar maksiat. Seperti yang kita lihat saat ini, betapa banyak orang pintar di negeri ini tapi korupsi, kolusi, premanisme, dan human trafficking merajalela.

Uang dan kekayaan materi menjadi standar kebahagiaan dalam kapitalisme. Nilai akhlak dan kepentingan masa depan anak-anak dikalahkan oleh uang. Sehingga di negeri berpenduduk muslim terbesar ini pornografi-pornoaksi tumbuh subur, dan peredaran minuman keras serta narkoba semakin meluas. Demi rating, tayangan televisi banyak menyuguhkan kekerasan dan pornografi, tak peduli bahaya tayangan tersebut bagi perkembangan jiwa anak.

Sistem ekonomi kapitalisme menyebabkan krisis ekonomi berkepanjangan di negeri ini. Kemiskinan telah menyengsarakan anak-anak Indonesia. Banyak anak kurang gizi, mencari uang di jalanan dengan mengemis, mengamen, menjadi pedagang asongan, atau yang lebih parah lagi menjual diri. Beberapa malah menjadi korban pembunuhan oleh orangtuanya sendiri, yang stres karena tidak mampu menafkahi.

Dunia perpolitikan yang harusnya diramaikan oleh diskusi seputar cara mengurusi masyarakat malah dipenuhi aneka intrik perebutan kekuasaan. Pemerintahan sibuk mengurusi diri sendiri dan abai pada nasib anak negeri. Sehingga seluruh permasalahan yang menimpa anak negeri tak kunjung usai, bahkan semakin parah.

Khilafah Sebagai Solusi

            Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, sudah selayaknya bersandar pada aturan Sang Pencipta. Begitupun saat berencana untuk mewujudkan Indonesia yang ramah bagi anak, sudah sepatutnya kita merujuk pada aturan Pencipta.

            Khilafah adalah institusi negara yang menerapkan syari’at Islam secara total. Mulai dari sistem kenegaraan, politik dalam dan luar negeri, pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya, semuanya berlandaskan Islam. Institusi ini merupakan penanggungjawab utama bagi pemenuhan kebutuhan rakyatnya. Termasuk di dalamnya adalah pengaturan urusan anak.

            Syari’at Islam mewajibkan negara dan orangtua untuk memenuhi hak-hak anak. Antara lain :

 Pertama, syari’at menjamin hak hidup setiap anak, baik sebelum atau bahkan setelah dilahirkan (QS. Al-Isra : 31).

Dengan keimanannya,  tidak akan ada lagi orangtua yang tega membunuh anaknya hanya karena khawatir tak mampu memberikan nafkah yang layak.

Kedua, Syari’at Islam menetapkan bahwa seorang anak berhak dinafkahi ayahnya. Jika ayah tidak mampu, entah itu karena sakit kerasa ataupun cacat, maka kewajiban itu jatuh pada keluarga terdekat yang mampu (QS.Al-Baqarah : 233). Kalau ternyata merekapun tidak mampu, maka negaralah yang menanggung kewajiban itu melalui baitul mal.

Ketiga, hak hidup aman. Orangtua wajib untuk melindungi anaknya, menjaganya dari gangguan dan memberikannya rasa aman. Begitupula negara, pelaksanaan syari’at Islam yang sempurna, termasuk ketegasan penerapan sanksi hukum bagi pelaku kriminalitas akan menjamin keamanan dan keselamatan anak-anak.

Keempat, hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dalam Islam, pendidikan adalah kebutuhan dasar manusia. Negara wajib menjamin pendidikan berkualitas bagi warganya dengan biaya yang sangat terjangkau, bahkan gratis jika memungkinkan.  Khilafah tidak diskriminatif dalam memberikan layanan pendidikannya, baik anak dari keluarga kaya ataupun miskin dari semua agama memiliki hak dan kesempatan yang sama.

Tujuan pendidikan dalam Islam adalah mencetak generasi yang berkepribadian Islam, memiliki tsaqofah Islam dan menguasai ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Dengan landasan aqidah Islam, maka diharapkan tidak akan ada lagi output pendidikan yang bermental korup dan gemar bermaksiat.

Dari paparan di atas, dapat kita lihat bahwa institusi Khilafah yang menerapkan syari’at Islam secara menyeluruh dapat memberikan situasi yang kondusif, sehingga anak-anak bebas menjalani kehidupannya dengan menyenangkan. Sistem inilah yang akan menghantarkan Indonesia menjadi negeri yang ramah anak, demi terwujudnya generasi pemimpin yang tangguh dan berkualitas di masa mendatang. 

*penulis adalah alumni IPB, penyelenggara PAUD di Bekasi